Neno Warisman Diproses Makar, Mahasiswa Papua Merdeka Dibiarkan Jalan?

0
1468

Keadilan dan ketidakberpihakan polisi dipertanyakan ketika dianggap tidak adil dalam memperlakukan aktivis sosial politik yang ingin memperbaiki negeri ini dengan konstituional.

Kalau yang melakukan kelompok kontra Jokowi responsifnya bukan main cepatnya. Namun jika pelakunya pro Jokowi, lambat atau diulur-ulur tak secepat yang dilakukan pihak sebelah.

Lihatlah lima hari lalu Polda Riau akan segera memproses laporan rencana aksi Neno Warisman yang akan mendeklarasikan #2019GantiPresiden. Neno diduga melaklukan makar karena membuat grup ganti presiden dan melakukan deklarasi dimana-mana (HarianIndonesia, 16/8/2018).

Hal inilah yang dipersoalkan, apalagi ia dituduh makar. Padahal menurut Neno Warisman apa yang dilakukan adalah konstitusional. Apa salahnya menggerakkan orang untuk ganti presiden melalui Pilpres? Faktanya sekarang sudah beredar surat dari Resort Pekanbaru Polda Riau ditujukan kepada Dir Intelkam Polda Riau, bahwa deklarasi Ganti Presiden pada 26 Agustus tidak diizinkan.

Coba sekarang lihatlah ketika pekan ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cenderawasih di Jayapura, Papua. Mereka menyanyi lagi Papua Merdeka, dan menyatakan bukan merah putih.

Sampai-sampai Penjabat Gubernur Mayjen TNI (Purn) Soedarmo kesal dalam kasus ini. Ia menilai kegiatan Ospek di Uncen itu sudah di luar aturan, dengan mewajibkan penggunaan atribut maupun simbol Papua Merdeka. Oleh karena itu ia sudah meminta kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mereka.

Kasus di Papua ini bukanlah kasus pertama. Sebelum ini juga sering terjadi baku tembak antara OPM dengan TNI, bahkan pawai Papu Merdeka di kota-kota belum lama ini. Tapi mana hasil pemeriksaan polisi, padahal mereka jelas-jelas makar.

Kita yakin polisi bertindak, tetapi tanpa dipublikasikan hasilnya, akan terjadi anggapan polisi melakukan pembiaran. Bahkan di jaman yang sudah terang benderang seperti sekarang ini, masyarakat sudah tahu apa yang dilakukan polisi.

Jadi agar tidak terjadi salah pemihakan bagi masyarakat kepada polisi, dudukkanlah persoalan pada tempatnya. Mana hak konstitusional, mana pula yang benar-benar makar. Kasus sejumlah orang yang ditangkap menjelang aksi 212 tahun 2016 yang dituduh makar saja sampai sekarang belum dicabut statusnya. Malah sekarang dikabarkan Cawapres Jokowi ke Mekah ingin ketemu Rozik Shihab.

Kini ketika seorang emak-emak ingin menggelorakan pemilihan presiden yang konstitusional malah dituduh makar. Kalau khawatir, silakan saja melakukan aksi yang sama, dengan aksi Jokowi lanjutkan dua periode, dengan deklarasi di mana-mana, saya kira fair, dan polisi terlihat tidak berpihak. Tugas polisi adalah mengamankan dan memfasilitasi kebutuhan warga masyarakat. Wallahu a’lam (fur/22/8/2018).

Sumber : http://trending.ucnews.ucweb.com

LEAVE A REPLY