Pejabat Senior PBB Akan Angkat Isu Kekerasan Seksual terhadap Etnis Rohingya di Pengadilan Pidana Internasional

0
459
COX’S BAZAR – Seorang pejabat senior PBB mengklaim bahwa akan mengangkat isu penganiayaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar, terutama kekerasan seksual dan penyiksaan kepada Pengadilan Pidana Internasional (ICC).

Pramila Patten, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Kekerasan Seksual dalam Konflik, juga mengatakan bahwa sekira USD10 juta atau Rp135 miliar dibutuhkan untuk memberikan layanan spesialis bagi korban kekerasan berbasis gender.

Patten melakukan kunjungan selama tiga hari di wilayah Cox’s Bazar, dekat perbatasan dengan Myanmar dan tempat di mana etnis Rohingya mengungsi. Di sana dia bertemu dengan wanita dan anak perempuan yang berada di antara ratusan ribu etnis Rohingya yang mencari perlindungan di Bangladesh setelah junta militer Myanmar melakukan pembakaran desa yang mayoritas ditinggali oleh Muslim Rohingya.

“Ketika saya kembali ke New York, saya akan memberikan pengarahan dan mengangkat isu ini kepada jaksa penuntut dan presiden ICC apakah mereka (junta militer Myanmar) bertanggung jawab atas kekejaman ini,” kata Patten setelah mengunjungi beberapa kamp, dilansir Reuters, Senin (13/11/2017).

“Kekerasan seksual diperintahkan, diatur, dan dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Myanmar, atau dikenal sebagai Tatmadaw. Pemerkosaan adalah termasuk tindakan dan senjata genosida,” tambahnya.

Ia juga menambahkan bahwa dia akan menceritakan situasi Cox’s Bazar kepada sekretaris jenderal PBB yang juga akan dipresentasikan ke Dewan Keamanan PBB pada Maret 2018, serta mencakup bagian khusus mengenai Myanmar.

Patten mengatakan bahwa tindakan brutal kekerasan seksual telah terjadi secara kolektif yang mencakup pembunuhan orang dewasa dan anak-anak, penyiksaan, mutilasi, serta pembakaran dan penjarahan desa-desa.

“Ancaman dan penggunaan kekerasan seksual yang meluas adalah ‘faktor pendorong’ untuk pemindahan paksa dalam skala besar, dan alat teror yang ditujukan untuk pemusnahan dan pemindahan Rohingya,” katanya.

“Bentuk kekerasan seksual yang secara konsisten kami dengar dari korban selamat meliputi pemerkosaan secara beramai-ramai oleh tentara, penelanjangan, dan penghinaan paksa publik, serta perbudakan seksual di penangkaran militer. Seorang korban selamat ditahan selama 45 hari oleh tentara Myanmar,” ungkapnya.

Sejak masuknya pengungsi pertama ke Bangladesh pada Agustus, Patten mengatakan bahwa para aktivitis kekerasan berbasis gender telah mengirimkan layanan kepada 1.644 korban kekerasan seksual, walaupun sebenarnya kasus tersebut sama halnya seperti gunung es di permukaan laut.

Sumber: Reuters

LEAVE A REPLY