Petahana Di Pemilu 2019 Ini Sangat Brutal

0
345

– Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Anton Tabah Digdoyo mengatakan, Pemilu 2019 ini paling brutal. Karena saat kampanye petahana bebas tanpa cuti, bebas gunakan fasilitas negara dan keuangan negara. Saat kampanye juga bebas kerahkan semua pejabat. Jokowi juga bebas bagi-bagi uang dan barang pada calon pemilih secara terang-terangan.

“Harusnya ASN netral tak boleh ikut kampanye. Maka disebut ASN (aparat sipil negara) bukan ASP (aparat sipil pemerintah). Ini diatur dengan PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dalam pemilu ASN wajib netral tak boleh mihak apalagi ikut kampanye,” ujar Anton Tabah Digdoyo melalui sambungan telepon, Senin (4/3/2019).

Anton menuturkan, kebrutalan dalam kampanye juga didemonstrasikan dengan bagi-bagi amplop, sembako yang saat ini videonya telah viral di media sosial. Bahkan dalam video itu terlihat Polri juga terlibat ikut kampanyekan petahana. Padahal UU No 2 tahun 2002 tentang Polri tegas Polri sebagai alat negara bukan alat pemerintah. Saat menjadi pengaman dan pengawas dalam pemilu juga wajib netral dan dilarang keras memihak.

Anton menilai, di era Jokowi saat ini antara aturan dan kenyataan berlainan karena tergantung kemauan dari yang berkuasa. Akibatnya ketidak adilan merajalela. Contoh seorang lurah hanya ikut jabat tangan pada Cawapres 02 langsung dipidana. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya unjuk 2 jari langsung diperiksa Bawaslu. Sementara di pihak 01 dari lurah sampai menteri ikut kampanyekan 01 tidak diapa-apakan.

Yang paling menyakitkan rakyat adalah petahana bagi-bagi amplop, sembako ke masyarakat tapi tidak dihukum. Padahal 2 pekan yang lalu tanggal 20 Februari 2019 caleg DPRD Kabupaten Indramayu Elsa Meliani dari PKS divonis 1 tahun 3 bulan penjara plus denda Rp 10 juta hanya karena bagi-bagi sembako ke masyarakat. Tapi kenapa Jokowi dibiarkan tidak diperlakukan sama oleh hukum.

“Inilah pemilu paling brutal dalam sejarah NKRI,” tegas mantan petinggi Polri yang sudah lebih 5 kali ikut tangani pemilu di Indonesia.

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal mengatakan, semua aturan termasuk cuti, kampanye, serta urusan lain yang menyangkut Pilpres tentunya sudah ditentukan dalam undang-undang pemilu. Oleh karena itu harusnya tidak ada dugaan kampanye petahana yang dinilai beberapa kalangan brutal karena diindikasikan melanggar aturan.

“Persoalannya patuh atau tidaknya pada aturan tersebut. Sebab setiap ketidakpatuhan itu akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum,” ujar Karnali Faisal kepada Harian Terbit, Senin (4/3/2019).(Jft/Hanter).

~Salam akal_sehat 👆
🌷

LEAVE A REPLY